Kalapas Cilegon Hadiri FGD Verfikasi Hasil Survey Mandiri IPK-IKM
Cilegon, INFO_Pas - Kepala Instansi Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon, Masjuno ikuti Pekerjaan FGD Pengecekan Hasil Survey Mandiri IPK-IKM Berbasiskan Elektronik di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Selasa (08/09).
Berada di Ball Room Hotel Ledian, Pekerjaan diiringi oleh Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Perangkat serta Pemantauan pada Deputi RB, Akuntabilitas serta Pemantauan Kemen PAN serta RB (Agus Uji Hantara), Kepala Tubuh Riset serta Peningkatan Hukum serta HAM (Sri Puguh Budi Utami), Kepala Pusjianbang Kebijaksanaan Balitbang Hukum serta HAM ,(Asep Syarifudin), beberapa Staf Pakar Menteri Hukum serta HAM, Kakanwil Kemenkumham Banten, Beberapa Kepala Seksi di Lingkungan Kanwil Banten serta Beberapa Kepala UPT Daerah Banten.
Memulai sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya mengutarakan jika Kantor Daerah Kementerian Hukum serta HAM Banten terus berusaha membuat program pembangunan Zone Kredibilitas yang berkaitan dengan merealisasikan budaya kerja jadi Daerah Birokasi yang Bersih serta bebas dari korupsi dengan target kenaikan service publik ke arah service sempurna untuk kenaikan performa fungsi dan tugas yang Clean Government.
Lanjut Kakanwil, Service publik jadi satu tolok ukur performa Pemerintah yang sangat kasat mata sebab warga langsung bisa memandang performa pemerintah berdasar kualitas service yang diterima.
Salah satunya bukti pemakaian TI di Kementerian Hukum serta HAM yaitu dengan lakukan survey Indeks Kenikmatan Warga (IKM) serta Indeks Pemahaman Korupsi (IPK) berbasiskan elektronik dengan cara berkaitan, dalam rencana merealisasikan pemercepatan reformasi birokrasi ke arah Daerah Bebas Korupsi (WBK) serta Daerah Birokrasi Bersih serta Layani (WBBM)," pungkasnya.
Disamping itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Perangkat serta Pemantauan pada Deputi RB, Akuntabilitas serta Pemantauan, Kementerian PANRB, Agus Uji Hantar menerangkan jika Pekerjaan Survey Kenikmatan Warga serta Survey Pemahaman Korupsi pada service yang berada di Kantor Daerah atau di Unit Eksekutor Tehnis Pemasyarakatan serta Keimigrasian ditujukan untuk memperoleh satu deskripsi warga mengenai kualitas service hingga kita mendapatkan deskripsi dengan cara netral tentang kenikmatan warga, mendapatkan operan balik berbentuk input warga untuk lakukan pembaruan/kenaikan performa/kualitas service dengan cara berkaitan serta jadi sumber info.
Di sisi lain Kalapas Cilegon, Masjuno menyampai jika kesempatan kali ini jadikan momen untuk menilai kualitas service publik.
"Kita untuk pelayan warga telah jelas harus memberi service yang optimal, kami terus awasi IKM serta IPK yang nanti bisa menjadi tolak ukur kesuksesan kami dalam mendapatkan predikat WBK" pungkasnya.
sumber : www.lapascilegon.com